Sistem Perekonomian di indonesia
A. Pendahuluan
Perlu diketahui bahwa proses
pembangunan ekonomi di suatu negara sangat ditentukan oleh banyak faktor, baik
internal maupun eksternal. Faktor-faktor internal, diantaranya adalah kondisi
fisik, lokasi geografi, jumlah dan kualitas sumber daya alam dan manusia. Faktor-faktor eksternal diantaranya adalah perkembangan teknologi, kondisi perekonomian dan politik dunia, serta keamanan global.
fisik, lokasi geografi, jumlah dan kualitas sumber daya alam dan manusia. Faktor-faktor eksternal diantaranya adalah perkembangan teknologi, kondisi perekonomian dan politik dunia, serta keamanan global.
B. Sistem Perekonomian
Sistem Perekonomian adalah Cara
suatu bangsa untuk mengatur kehidupan ekonominya agar
mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya.
mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya.
Perlu di ketahui bahwa setiap negara
menganut sistem ekonomi yang berbeda . berikut macam-macam sistem perekonomian
yang ada di negara dan masyarakat dunia .
1. Sistem ekonomi tradisional
Merupakan sistem ekonomi yang masih
terikat dengan adat istiadat, kebiasaan, dan nilai budaya setempat.
Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional :
- Alat produksi masih sederhana
- Jumlah barang/jasa masih rendah
- Produktivitas rendah
- Masih menganut sistem barter
- Kegiatan ekonomi umumnya di
bidang pertanian
- Masyarakatnya sulit menerima
perubahan
Contoh Masyarakat , Negara yang menganut sistem ekonomi ini adalah suku badui
2.Sistem Ekonomi Kapitalis/Liberal
Merupakan sistem ekonomi yang memberikan
kebebasan kepada masyarakat untuk memilih dan melakukan usaha sesuai keinginan
dan keahliannya tanpa campur tangan pemerintah .
Ciri-ciri sistem ekonomi
kapitalis/liberal :
- Hak milik perorangan di akui
- Individu bebas melakukan
kegiata ekonomi
- Jenis , jumlah dan harga barang
di tentukan oleh pasar
- Adanya persaingan bebas
- Kegiatan ekonomi (Produksi ,
Distribusi dan Konsumsi) di tentukan oleh swasta
Contoh Masyarakat , Negara yang
menganut sistem ekonomi ini adalah Amerika serikat dan Beberapa negara di Eropa
3. Sistem Ekonomi
Sosialis/Terpusat/Komando (etatisme)
Sistem ekonomi ini bertolak belakang
dengan sistem ekonomi kapitalis .Sisitem ekonomi sosialis yaitu sistem ekonomi
yang seluruh kegiatan ekonominya direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh pemerintah
secara terpusat .
Ciri-ciri sistem ekonomu
sosialis/terpusat/komando (etatisme) :
- Hak Perorangan tidak diakui
- Alat-alat dan faktor produksi
di kuasai negara
- Kegiatan ekonomi seluruhnya
diatur negara
- Jenis , jumlah dan harga barang
di tentukan oleh pemerintah
Contoh masyarakat , negara yang
menganut sistem ekonomi ini adalah Kuba , Korea , eropa timur dan RRC
4. Sistem ekonomi campuran
yaitu sistem ekonomi yang
menggabungkan antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis ,
atau bisa diartikan juga sistem ekonomi yang memberika kebebasan yang
terkendali kepada para pelaku ekonomi (Swasta/Masyarakat) untuk berusaha dan
masih adanya campur tangan pemerintah.
Ciri:ciri sistem ekonomi campuran :
- Pemerintah dan swasta bersama
dalam melakukan kegiatan ekonomi
- Pemerintah berperan mengawasi
dan membina jalannya kegiatan ekonomi
- Negara menguasai sektor usaha
vital dan mengendalikan perekonomian
- Swasta/perorangan di beri
kebebasan berusaha diluar sektor vital
- Hak milik perorangan diakui dan
penggunannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum
Contoh masyarakat , negara yang
menganut sistem ekonomi ini adalah Amerika latin , Afrika dan Asia
C. Sistem Perekonomian Indonesia
Ada 3 sistem ekonomi yang pernah dan
sedang berkembang di indonesia yaitu
1.
Sistem Ekonomi Demokrasi Indonesia
2.
Sistem Ekonomi Pancasila
3.
Sistem Ekonomi Kerakyatan
1. Sistem Ekonomi Demokrasi
Indonesia
Landasan Sistem ekonomi indonesia
menurut UUD 1945 hasil amandemen yang disahkan oleh MPR pada 10 Agustus 2002
yaitu Pasal 33 ayat 1,2 dan 3 yang berbunyi : Sistem ekonomi demokrasi
indonesia kegiatan ekonomi dilakukan dari rakyat , oleh rakyat dan untuk rakyat
, pemerintah hanya bertugas membimbing , mengawasi dan mengarahkan
Ciri-ciri sistem ekonomi demokrasi
indonesia :
- Perekonomian di susun sebagai usaha bersama atas asas
kekeluargaan
- Cabang produksi yang menguasi hajat hidup orang banyak
dikelola negara untuk kepentingan rakyat
- Bumi , air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai negara dan di gunakan untuk kesejahteraan rakyat
- Hak milik perorangan diakui selama tidak bertentangan
dengan kepentingan umum
- Fakir , miskin dan anak terlantar di pelihara negara
2. Sistem Ekonomi Pancasila
Sistem ekonomi yang memposisikan
rakyat sebagai pelaku utama , memperhatikan sektor koperasi , dan mengembangkan
kekuatan moral masyarakat.
Ciri-ciri sistem ekonomi pancasila :
- Digunakan koperasi sebagai soko guru perekonomian
indonesia
- Dikembangkannya kekuatan moral dalam kegiatan ekonomi
- Adanya keseimbangan yang jelas antara perencanaan di
tingkay nasional dengan desentralisasi keuangan.
3.Sistem Ekonomi Kerakyatan
Sistem ekonomi kerakyatan adalah
sistem ekonomi yang memihak dan melindungi kepentingan ekonomi rakyat melalui
upaya-upaya dan program-program pemberdayaan ekonomi rakyat. Sistem ekonomi
kerakyatan bisa juga di sebut sub-sistem dari sistem ekonomi
Pancasila,dan system ini rakyat terlindung dalam hal kepentingan ekonomi
rakyat,sehingga rakyat miskin dapat menadapatkan perlakuan hukum yang sama,dan
tidak ada perbedaan antara yang kuat dan yang lemah.
Ciri-ciri sistem ekonomi kerakyatan
:
- Berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat
- Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan
- Menjamin kesempatan berusaha dan bekerja
Sejarah Pekembangan Perekonomian
Indonesia
SEBELUM
KEMERDEKAAN
Sebelum merdeka, Indonesia mengalami
masa penjajahan yang terbagi dalam beberapa periode. Ada empat negara yang
pernah menduduki Indonesia, yaitu Portugis, Belanda,Inggris, dan Jepang.
Portugis tidak meninggalkan jejak yang mendalam di Indonesia karena keburu
diusir oleh Belanda, tapi Belanda yang kemudian berkuasa selama sekitar 350
tahun, sudah menerapkan berbagai sistem yang masih tersisa hingga kini. Untuk
menganalisa sejarah perekonomian Indonesia, rasanya perlu membagi masa
pendudukan Belanda menjadi beberapa periode, berdasarkan perubahan-perubahan
kebijakan yang mereka berlakukan di Hindia Belanda (sebutan untuk Indonesia
saat itu).
Vereenigde
Oost-Indische Compagnie (VOC) Belanda
yang saat itu menganut paham Merkantilis benar-benar menancapkan kukunya di
Hindia Belanda. Belanda melimpahkan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda
kepada VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie), sebuah perusahaan yang
didirikan dengan tujuan untuk menghindari persaingan antar sesama pedagang
Belanda, sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperialis lain seperti EIC
(Inggris). Untuk mempermudah aksinya di Hindia
Belanda, VOC diberi hak Octrooi, yang antara lain meliputi :
1. Hak mencetak uang
2. Hak mengangkat dan memberhentikan
pegawai
3. Hak menyatakan perang dan damai
4. Hak untuk membuat angkatan
bersenjata sendiri
5. Hak untuk membuat perjanjian dengan
raja-raja
Hak-hak itu seakan melegalkan
keberadaan VOC sebagai “penguasa” Hindia Belanda. Namun walau demikian, tidak
berarti bahwa seluruh ekonomi Nusantara telah dikuasai VOC.
Kenyataannya, sejak tahun 1620, VOC hanya menguasai komoditi-komoditi ekspor sesuai permintaan pasar di Eropa, yaitu rempah-rempah. Kota-kota dagang dan jalur-jalur pelayaran yang dikuasainya adalah untuk menjamin monopoli atas komoditi itu.
Kenyataannya, sejak tahun 1620, VOC hanya menguasai komoditi-komoditi ekspor sesuai permintaan pasar di Eropa, yaitu rempah-rempah. Kota-kota dagang dan jalur-jalur pelayaran yang dikuasainya adalah untuk menjamin monopoli atas komoditi itu.
Pendudukan
Inggris (1811-1816)
Inggris berusaha merubah pola pajak
hasil bumi yang telah hampir dua abad diterapkan oleh Belanda, dengan
menerapkan Landrent (pajak tanah). Sistem ini sudah berhasil di India, dan
Thomas Stamford Raffles mengira sistem ini akan berhasil juga di Hindia
Belanda. Selain itu, dengan landrent, maka penduduk pribumi akan memiliki uang
untuk membeli barang produk Inggris atau yang diimpor dari India. Inilah
imperialisme modern yang menjadikan tanah jajahan tidak sekedar untuk
dieksplorasi kekayaan alamnya, tapi juga menjadi daerah pemasaran produk dari
negara penjajah. Sesuai dengan teori-teori mazhab klasik yang saat itu sedang
berkembang di Eropa, antara lain :
a. Pendapat Adam Smith bahwa tenaga kerja produktif adalah
tenaga kerja yang menghasilkan benda konkrit dan dapat dinilai pasar, sedang
tenaga kerja tidak produktif menghasilkan jasa dimana tidak menunjang
pencapaian pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, Inggris menginginkan tanah jajahannya juga
meningkat kemakmurannya, agar bisa membeli produk-produk yang di Inggris dan
India sudah surplus (melebihi permintaan).
b. Pendapat Adam Smith bahwa salah satu
peranan ekspor adalah memperluas pasar bagi produk yang dihasilkan (oleh
Inggris) dan peranan penduduk dalam menyerap hasil produksi.
c. The quantity theory of money bahwa
kenaikan maupun penurunan tingkat harga dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar.
Akan tetapi, perubahan yang cukup
mendasar dalam perekonomian ini sulit dilakukan, dan bahkan mengalami kegagalan
di akhir kekuasaan Inggris yang Cuma seumur jagung di Hindia Belanda.
Sebab-sebabnya antara lain :
a. Masyarakat Hindia Belanda pada
umumnya buta huruf dan kurang mengenal uang, apalagi untuk menghitung luas
tanah yang kena pajak.
b. Pegawai pengukur tanah dari Inggris
sendiri jumlahnya terlalu sedikit.
c. Kebijakan ini kurang didukung
raja-raja dan para bangsawan, karena Inggris tak mau mengakui suksesi
jabatan secara turun-temurun.
Cultuurstelstel
Cultuurstelstel (sistem tanam paksa)
mulai diberlakukan pada tahun 1836 atas inisiatif Van Den Bosch. Tujuannya
adalah untuk memproduksi berbagai komoditi yang ada permintaannya di pasaran
dunia. Sejak saat itu, diperintahkan pembudidayaan produk-produk selain kopi
dan rempah-rempah, yaitu gula, nila, tembakau, teh, kina, karet, kelapa sawit,
dll. Sistem ini jelas menekan penduduk pribumi, tapi amat menguntungkan bagi
Belanda, apalagi dipadukan dengan sistem konsinyasi (monopoli ekspor). Setelah
penerapan kedua sistem ini, seluruh kerugian akibat perang dengan Napoleon di
Belanda langsung tergantikan berkali lipat.
Sistem ini merupakan pengganti
sistem landrent dalam rangka memperkenalkan penggunaan uang pada masyarakat
pribumi. Masyarakat diwajibkan menanam tanaman komoditas ekspor dan menjual
hasilnya ke gudang-gudang pemerintah untuk kemudian dibayar dengan harga yang
sudah ditentukan oleh pemerintah. Cultuurstelstel melibatkan para bangsawan
dalam pengumpulannya, antara lain dengan memanfaatkan tatanan politik
Mataram–yaitu kewajiban rakyat untuk melakukan berbagai tugas dengan tidak
mendapat imbalan–dan memotivasi para pejabat Belanda dengan cultuurprocenten
(imbalan yang akan diterima sesuai dengan hasil produksi yang masuk gudang).
Bagi masyarakat pribumi, sudah tentu
cultuurstelstel amat memeras keringat dan darah mereka, apalagi aturan kerja
rodi juga masih diberlakukan. Namun segi positifnya adalah, mereka mulai
mengenal tata cara menanam tanaman komoditas ekspor yang pada umumnya bukan
tanaman asli Indonesia, dan masuknya ekonomi uang di pedesaan yang memicu
meningkatnya taraf hidup mereka. Bagi pemerintah Belanda, ini berarti bahwa
masyarakat sudah bisa menyerap barang-barang impor yang mereka datangkan ke
Hindia Belanda. Dan ini juga merubah cara hidup masyarakat pedesaan menjadi
lebih komersial, tercermin dari meningkatnya jumlah penduduk yang melakukan
kegiatan ekonomi nonagraris.
Jelasnya, dengan menerapkan cultuurstelstel, pemerintah Belanda membuktikan teori sewa tanah dari mazhab klasik, yaitu bahwa sewa tanah timbul dari keterbatasan kesuburan tanah. Namun disini, pemerintah Belanda hanya menerima sewanya saja, tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk menggarap tanah yang kian lama kian besar. Biaya yang kian besar itu meningkatkan penderitaan rakyat, sesuai teori nilai lebih (Karl Marx), bahwa nilai lebih ini meningkatkan kesejahteraan Belanda sebagai kapitalis.
Jelasnya, dengan menerapkan cultuurstelstel, pemerintah Belanda membuktikan teori sewa tanah dari mazhab klasik, yaitu bahwa sewa tanah timbul dari keterbatasan kesuburan tanah. Namun disini, pemerintah Belanda hanya menerima sewanya saja, tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk menggarap tanah yang kian lama kian besar. Biaya yang kian besar itu meningkatkan penderitaan rakyat, sesuai teori nilai lebih (Karl Marx), bahwa nilai lebih ini meningkatkan kesejahteraan Belanda sebagai kapitalis.
Sistem Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal)
Adanya desakan dari kaum Humanis
Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga pribumi ke arah yang lebih
baik, mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mengubah kebijakan ekonominya.
Dibuatlah peraturan-peraturan agraria yang baru, yang antara lain mengatur
tentang penyewaan tanah pada pihak swasta untuk jangka 75 tahun, dan aturan
tentang tanah yang boleh disewakan dan yang tidak boleh. Hal ini nampaknya juga
masih tak lepas dari teori-teori mazhab klasik, antara lain terlihat pada :
a. Keberadaan pemerintah Hindia Belanda
sebagai tuan tanah, pihak swasta yang mengelola perkebunan swasta sebagai
golongan kapitalis, dan masyarakat pribumi sebagai buruh penggarap tanah.
b. Prinsip keuntungan absolut : Bila di
suatu tempat harga barang berada diatas ongkos tenaga kerja yang dibutuhkan,
maka pengusaha memperoleh laba yang besar dan mendorong mengalirnya faktor
produksi ke tempat tersebut.
c. Laissez faire laissez passer,
perekonomian diserahkan pada pihak swasta, walau jelas, pemerintah Belanda
masih memegang peran yang besar sebagai penjajah yang sesungguhnya.
Pada akhirnya, sistem ini bukannya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi, tapi malah menambah penderitaan,
terutama bagi para kuli kontrak yang pada umumnya tidak diperlakukan layak.
Pendudukan Jepang (1942-1945)
Pemerintah militer Jepang menerapkan
suatu kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi mendukung gerak maju pasukan
Jepang dalam perang Pasifik. Sebagai akibatnya, terjadi perombakan
besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan rakyat merosot
tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan, karena produksi bahan makanan
untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat
tempur menempati prioritas utama. Impor dan ekspor macet, sehingga terjadi
kelangkaan tekstil yang sebelumnya didapat dengan jalan impor.
Seperti ini lah sistem sosialis ala
bala tentara Dai Nippon. Segala hal diatur oleh pusat guna mencapai
kesejahteraan bersama yang diharapkan akan tercapai seusai memenangkan perang
Pasifik.
ORDE LAMA
Masa Pasca
Kemerdekaan (1945-1950)
Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain
disebabkan oleh : Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya
lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara
waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu
mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang
pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied
Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang
NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah
RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia)
sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang
yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.
Adanya blokade ekonomi oleh Belanda
sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negri RI. Kas
negara kosong. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk
mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :
Program Pinjaman Nasional
dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir.Ø Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan
pada bulan Juli 1946.
Upaya menembus blokade dengan
diplomasi beras ke India, mangadakanØ kontak dengan perusahaan swasta Amerika,
dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan
Malaysia.
Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperolehØ
kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang
mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang,
serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947Ø
Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947Ø
Rekonstruksi dan Rasionalisasi
Angkatan Perang (Rera) 1948Ø >>mengalihkan tenaga bekas angkatan perang
ke bidang-bidang produktif.
Kasimo Plan yang intinya mengenai
usaha swasembada pangan denganØ beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis.
Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (Mazhab
Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).
Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Masa ini disebut masa liberal,
karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip
liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik
yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih
lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina.
Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang
baru merdeka.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk
mengatasi masalah ekonomi, antara lain :
a. Gunting Syarifuddin, yaitu
pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang
yang beredar agar tingkat harga turun.
b. Program Benteng (Kabinet Natsir),
yaitu upaya menunbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional
agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang
tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta
memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat
berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal,
karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing
dengan pengusaha non-pribumi.
c. Nasionalisasi De Javasche Bank
menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan
fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
d. Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali
Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan
kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi
diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah
menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini
tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman,
sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.
e. Pembatalan sepihak atas hasil-hasil
KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak
pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha
pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.
Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat dari dekrit presiden
5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur
ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh
pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama
dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme). Akan
tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum
mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :
a.
Devaluasi yang
diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang
kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp
100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
b. Pembentukan Deklarasi Ekonomi
(Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.
Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia.
Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.
c. Devaluasi yang dilakukan pada 13
Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang
rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di
masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka
tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka
inflasi.
Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat. Sekali lagi, ini juga salahsatu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, eonomi, maupun bidang-bidang lain.
ORDE BARU
Pada awal orde baru, stabilisasi
ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah
berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan
pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan,
karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650 % per tahun.
Setelah melihat pengalaman masa
lalu, dimana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah
bersaing dengan pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki
keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi
demokrasi pancasila. Ini merupakan praktek dari salahsatu teori Keynes tentang
campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam
kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan
sendiri. Misalnya dalam penentuan UMR dan perluasan kesempatan kerja. Ini
adalah awal era Keynes di Indonesia. Kebijakan-kebijakan pemerintah mulai
berkiblat pada teori-teori Keynesian.
Kebijakan ekonominya diarahkan pada
pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan : kebutuhan
pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja,
kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan,
dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan
jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita
(Pembangunan lima tahun).
Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia
berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator
kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan penurunan angka
kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah juga
berhasil menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB
dan pengaturan usia minimum orang yang akan menikah.
Namun dampak negatifnya adalah
kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam,
perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan antar kelompok
dalam masyarakat terasa semakin tajam, serta penumpukan utang luar negeri.
Disamping itu, pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat
korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan
ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil.
Sehingga meskipun berhasil meningkatkan
pertumbuhan ekonomi, tapi secara
fundamental pembangunan nasional sangat rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis
yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang
paling buruk. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah
dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama
ekonomi.
ORDE REFORMASI
Pemerintahan presiden BJ.Habibie
yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam
dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan
stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun,
belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari
keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru
harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme),
pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs
rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan
kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh
presiden gusdur.
Masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid
(Gusdur)
Pada masa kepemimpinan presiden
gusdur , masyarakat umum menaruh pengharapan besar terhadap kemampuan Gusdur.
Dalam hal ekonomi, perekonomian Indonesia mulai menunjukkan adanya
perbaikan. Namun selama pemerintahan Gusdur, praktis tidak ada satupun masalah
di dalam negeri yang dapat terselesaikan dengan baik. Selain itu hubungan
pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Gusdur dengan IMF juga tidak baik.
Ketidakstabilan politik dan sosial yang tidak semakin surut selama pemerintahan
Abdurrahman Wahid menaikkan tingkat country risk Indonesia. Makin
rumitnya persoalan ekonomi ditunjukkan oleh beberapa indikator ekonomi. Seperti
pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi
yang negatif dan rendahnya kepercayaan pelaku bisnis terhadap pergerakan nilai
tukar rupiah terhadap dolar AS. Akhirnya Kepemimpinan presiden gusdur harus di
gantikan oleh Presiden Megawati .
Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri
Masalah-masalah yang mendesak untuk
dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan
yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
a. Meminta penundaan pembayaran utang
sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan
pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
b. Kebijakan privatisasi BUMN.
Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan
tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik
dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan
ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi,
karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.
Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.
Masa
Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono
Kebijakan kontroversial pertama
presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain
menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak
dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan
kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.
Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.
Menurut Keynes, investasi merupakan
faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan
pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor,
terutama investor asing, yang salahsatunya adalah revisi undang-undang
ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan
jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.
Pada pertengahan bulan Oktober 2006
, Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS.
Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF
dalam menentukan kebijakan dalam negri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada
luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi
antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat
dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret
2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran
kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka
menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada
turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga
menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena
inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya
mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri
masih kurang kondusif.
Reference :
Sejarah dan Sistem Perekonomian Indonesia
Sistem ekonomi adalah cara manusia melaksanakan kegiatan ekonomi untuk
memenuhi kebutuhan atau memberikan kepuasan pribadinya. Keadaan perekonomian
negara-negara berkembang saat ini tidak lepas dari pengaruh :
- Sistem perekonomian dan pola
pembangunan ekonomi yang diterapkan.
- Pembangunan infrastuktur fisik
dan sosial.
- Tingkat pembangunan yang telah
dicpai pada masa penjajahan.
Indonesia sebagai negara yang pernah dijajah oleh 4 negara yaitu, Portugis,
Inggris, Belanda, dan Jepang pasti secara langsung atau tidak langsung mendapat
pengaruh dari negara-negara tersebut. Tetapi faktor yang sangat menentukan
keberhasilan ekonomi bukan warisan dari negara penjajah, melainkan tergantung
dari rezim pemerintah yang berkuasa dan kebijakan serta sistem ekonomi yang
diterapkan negara tersebut.
Dasar
politik perekonomian Indonesia terpancang dalam UUD 1945 pasal 33 yang berbunyi
:“Perekonomian Indonesia berdasarkan atas asas kekeluargaan.”. Dalam penjelasan
pasal 33 UUD 1945 itu tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan
oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau kepemilikan anggota-anggota
masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran
orang-perorangan. Bangun usaha yang sesuai dengan usaha bersama bedasarkan azas
kekeluargaan ialah koperasi. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara
dan menguasai hajathidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara. Hanya
perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak yang boleh berada di
tangan orang-perorangan. Sistem ekonomi di Indonesia dijalankan berlandaskan
Pancasila, UUD 1945, dan GBHN.
Sejarah perekonomian Indonesia di
bagi menjadi tiga (3) orde, yaitu Perekonomian Orde Lama (sebelum 1966), orde
baru ( 1966-1998), dan Ekonomi Orde Referensi (1998 s/d 2009), yaitu :
1. Ekonomi Orde Lama (sebelum 1966)
Setelah
kemerdekaan 1945, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk sekali, ekonomi
nasional mengalami stagplasi akibat pendapatan penduduk Jepang, perang dunia ke
II, perang revolusi dan akibat manajemen ekonomi makro yang sangat jelek. Tahun
1945-1956 Indonesia menerapkan sistem politik demokrasi liberal, kekuasaan ada
di tangan sejumlah partai politik dan sering terjadi konflik yang menyebabkan
kehancuran perekonomian nasional. Setelah terjadi transisi politik ke sistem
ekonomi atau demokrasi terpimpin (1957-1965), dimana kekuasaan militer dan
presiden sangat besar. Sistem politik dan ekonomi semakin dekat dengan haluan
dan pemikiran sosialis/komunis. Keadaan ekonomi Indonesia terutama setelah
dilakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing menjadi lebih
buruk dibandingkan keadaan ekonomi semasa penjajahan Belanda. Keadaan ini
membuat Indonesia semakin sulit mendapatkan dana dari negara-negara barat, baik
dalam bentuk pinjaman maupun PMA. Dan untuk membiayai rekonstruksi ekonomi dan
pembangunan Indonesia sangat membutuhkan dana yang cukup besar. Pada September
1965 terjadi kudeta G 30S PKI, yang meyebabkan terjadi perubahan politik yang
sangat besar juga mengubah sistem ekonomi yang dianut Indonesia dari sosialis
ke semi kapitalis yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi semakin besar.
2. Ekonomi Orde Baru (1966-1998)
Pada
maret 1966 Indonesia memasuki pemerintahan orde baru dan perhatian lebih
ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi
dan sosial, dan juga pertumbuhan ekonomi yang berdasarkan system ekonomi terbuka
sehingga dengan hasil yang baik membuat kepercayaan pihak barat terhadap
prospek ekonomi Indonesia. Sebelum rencana pembangunan melalui Repelita
dimulai, terlebih dahulu dilakukan pemulihan stabilitas ekonomi, social, dan
politik serta rehabilitasi ekonomi di dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga
menyusun Repelita secara bertahap dengan target yang jelas, IGGI juga membantu
membiayai pembangunan ekonomi Indonesia. Dampak Repelita terhadap perekonomian
Indonesia cukup mengagumkan, terutama pada tingkat makro, pembangunan berjalan
sangat cepat dengan laju pertumbuhan rata-rata pertahun yang relative tinggi.
Keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia pada dekade 1970-an disebabkan
oleh kemampuan kabinet yang dipimpin presiden dalam menyusun rencana, strategi
dan kebijakan ekonomi, tetapi juga berkat penghasilan ekspor yang sangat besar
dari minyak tahun 1973 atau 1974, juga pinjaman luar negeri dan peranan PMA
terhadap proses pembangunan ekonomi Indonesia semakin besar. Akibat peningkatan
pendapatan masyarakat, perubahan teknologi dan kebijakan Industrialisasi sejak
1980-an, ekonomi Indonesia mengalami perubahan struktur dari Negara agrarsi ke
Negara semi industri.
3. Ekonomi Orde Referensi (1998
sampai sekarang)
a. Pemerintahan BJ
Habibie (1998)
Sejak
juli 1997 rupiah mulai tidak stabil dan mulai menggoncang perekonomian
nasional. Pada oktober 1997 Indonesia meminta bantuan keuangan IMF, nilai tukar
rupiah terus melemah dari awalnya Rp. 2.500 per dollar AS sampai mencapai Rp.
15.000 per dollar AS, hal ini menyebabkan terjadinya krisis ekonomi di
Indonesia yang akhirnya juga memunculkan krisis politik ditandai dengan
turunnya presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 digantikan oleh wakilnya BJ
Habibie.
b. Pemerintahan
Abdurrahman Wahid / Gusdur (1999)
Ketidakstabilan politik dan sosial yan tidak kunjung surut selama pemerintahan
Gusdur menaikkan tingkat country risk Indonesia. Hal ini ditambah semakin
buruknya hubungan antara pemerintah Indonesia dengan IMF, membuat pelaku-pelaku
bisnis termasuk investor asing enggan melakukan kegiatan bisnis atau menanam
modalnya di Indonesia. Akibatnya perekonomian nasional pada masa Gusdur tahun
2001 cenderung lebih buruk daripada pemerintahan Habibie bahkan bias membawa
Indonesia ke krisis kedua yang dampaknya terhadap ekonomi, sosial dan politik
akan jauh lebih besar daripada krisis tahun 1997.
c. Pemerintahan Megawati (2001)
Kabinet Gotong
Royong pimpinan Megawati menghadapi keterpurukan kondisi ekonomi yang ditinggal
Gusdur seperti tingkat suku bunga, inflasi saldo neraca pembayaran dan deficit
APBN. Di masa ini direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),
tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal
keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan
modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional. Pada
pemerintahan Megawati mulai tahun 2002 dan di tahun 2003 kondisi makro ekonomi
semakin membaik yakni inflasi, tingkat suku bunga turun, kurs rupiah stabil,
stabilitas politik tercipta dan roda perekonomian dapat roda perekonomian dapat
bergerak kembali.
d. Pemerintahan SBY 2004
sampai sekarang
Kebijakan
presiden SBY adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan
harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia.
Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan,
serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan lain yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin, PNPM
Mandiri dan Jamkesmas. Bank Indonesia menetapkan empat kebijakan untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini, yakni BI rate, nilai
tukar, operasi moneter dan kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan
likuiditas, serta makroprudensial lalu lintas modal.
1.
Pengertian-pengertian Sistem Ekonomi
- Menurut Dumairy (1966), Sistem
ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi
antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suat tatanan kehidupan,
selanjutnya dikatakannya pula bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah harus
berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan padangan, pola dan filsafat hidup
masyarakat tempatnya berpijak.
- Sistem menurut Chester A.
Bernard, adalah suatu kesatuan yang terpadu, yang di dalamnya terdiri
atas bagian-bagian dan masing-masing bagian memiliki ciri dan batas
tersendiri. Suatu sistem pada dasarnya adalah “organisasi besar” yang
menjalin berbagai subjek (atau objek) serta perangkat kelembagaan dalam
suatu tatanan tertentu. Subjek atau objek pembentuk sebuah sistem dapat
berupa orang-orang atau masyarakat, untuk suatu sistem sosial atau sistem
kemasyarakatan dapat berupa makhluk-makhluk hidup dan benda alam, untuk
suatu sistem kehidupan atau kumpulan fakta, dan untuk sistem informasi
atau bahkan kombinasi dari subjek-subjek tersebut. Perangkat kelembagaan
dimaksud meliputi lembaga atau wadah tempat subjek (objek) itu
berhubungan, cara kerja dan mekanisme yang menjalin hubungan subjek
(objek) tadi, serta kaidah atau norma yang mengatur hubungan subjek
(objek) tersebut agar serasi. Kaidah atau norma yang dimaksud bisa berupa
aturan atau peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis,
untuk suatu sistem yang menjalin hubungan antar manusia.
- Secara toritis, pengertian
sistem ekonomi dapat dikatakan sebagai perpaduan dari aturan–aturan atau
cara–cara yang menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan
dalam perekonomian. Sedangkan menurut Gilarso ( 1992:486 ) sistem ekonomi
adalah keseluruhan cara untuk mengordinasikan perilaku masyarakat (para
konsumen, produsen, pemerintah, bank, dan sebagaiannya) dalam menjaankan
kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan
sebagaiannya) sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan
kekacauan dapat dihindari. Lalu menurut McEachren, sistem ekonomi dapat
diartikan sebagai seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab
pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa
diproduksi.
- Sistem
ekonomi merupakan
perpaduan dari aturan–aturan atau cara–cara yang menjadi satu kesatuan
dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Suatu sistem
dapat diibaratkan seperti lingkaran-lingkaran kecil yang saling
berhubungan satu dengan yang lainnya. Lingkaran-lingkaran kecil tersebut
merupakan suatu subsistem. Subsistem tersebut saling berinteraksi dan
akhirnya membentuk suatu kesatuan sistem dalam lingkaran besar yang
bergerak sesuai aturan yang ada. Berbagai permasalahan ekonomi yang
dihadapi oleh semua negara di dunia, hanya dapat diselesaikan berdasarkan
sistem ekonomi yang dianut oleh masing–masing negara. Perbedaan penerapan
sistem ekonomi dapat terjadi karena perbedaan sistem pemerintahan maupun
perbedaan pemilikan sumber daya suatu negara.
2. Sistem- Sistem Ekonomi
Berbagai
permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh semua negara di dunia, hanya dapat
diselesaikan berdasarkan sistem ekonomi yang dianut oleh masing–masing
negara.
Perbedaan penerapan
sistem ekonomi dapat terjadi karena perbedaan pemilikan sumber daya maupun
perbedaan sistem pemerintahan suatu negara.
Sistem ekonomi merupakan perpaduan
dari aturan–aturan atau cara–cara yang menjadi satu kesatuan dan digunakan
untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Suatu sistem dapat diibaratkan
seperti lingkaran-lingkaran kecil yang saling berhubungan satu dengan yang
lainnya.
Lingkaran-lingkaran kecil tersebut merupakan suatu subsistem. Subsistem
tersebut saling berinteraksi dan akhirnya membentuk suatu kesatuan sistem dalam
lingkaran besar yang bergerak sesuai aturan yang ada.
Sistem
ekonomi dapat berfungsi sebagai :
- Sarana pendorong untuk
melakukan produksi.
- Cara atau metode untuk
mengorganisasi kegiatan individu.
- Menciptakan mekanisme tertentu
agar distribusi barang dan jasa terlaksana dengan baik.
Macam-macam
SistemEkonomi
Sistem ekonomi sebagai solusi dari
permasalahan ekonomi yang terjadi dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu
:
- Sistem Ekonomi Tradisional.
- Sistem Ekonomi Pasar
(Liberal/Bebas).
- Sistem ekonomi Komando
(Terpusat).
- Sistem Ekonomi Campuran
1. Sistem
Ekonomi Tradisional
Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh
masyarakat tradisional secara turun temurun dengan hanya mengandalkan alam dan
tenaga kerja.
Ciri dari
sistem ekonomi tradisional adalah :
- Teknik produksi dipelajari
secara turun temurun dan bersifat sederhana.
- Hanya sedikit menggunakan
modal.
- Pertukaran dilakukan dengan
sistem barter (barang dengan barang) .
- Belum mengenal pembagian kerja.
- Masih terikat tradisi.
- Tanah sebagai tumpuan kegiatan
produksi dan sumber kemakmuran
Sistem
ekonomi tradisional memiliki kelebihan sebagai berikut:
- Tidak terdapat persaingan yang
tidak sehat, hubungan antar individu sangat erat
- Masyarakat merasa sangat aman,
karena tidak ada beban berat yang harus dipikul
- Tidak individualistis
Kelemahan
dari sistem ekonomi tradisional adalah :
- Teknologi yang digunakan masih
sangat sederhana, sehingga produktivitas rendah.
- Mutu barang hasil produksi
masih rendah Saat ini sudah tidak ada lagi negara yang menganut sistem
ekonomi tradisional, namun di beberapa daerah pelosok, seperti suku badui
dalam, sistem ini masih digunakan dalam kehidupan sehari – hari
2.
Sistem Ekonomi Pasar (Liberal/Bebas)
Sistem
ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi dimana seluruh kegiatan ekonomi mulai
dari produksi, distribusi dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme
pasar.
Sistem ini
sesuai dengan ajaran dari Adam Smith, dalam bukunya An Inquiry Into the Nature
and Causes of the Wealth of Nations.
Ciri dari
sistem ekonomi pasar adalah :
- Setiap orang bebas memiliki
barang, termasuk barang modal
- Setiap orang bebas menggunakan
barang dan jasa yang dimilikinya
- Aktivitas ekonomi ditujukan
untuk memperoleh laba
- Semua aktivitas ekonomi dilaksanakan
oleh masyarakat (Swasta)
- Pemerintah tidak melakukan
intervensi dalam pasar
- Persaingan dilakukan secara
bebas
- Peranan modal sangat vital
Kebaikan dari sistem ekonomi antara lain:
- Menumbuhkan inisiatif dan
kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi
- Setiap individu bebas memiliki
sumber-sumber produksi
- Munculnya persaingan untuk
maju
- Barang yang dihasilkan bermutu
tinggi, karena barang yang tidak bermutu tidak akan laku dipasar
Efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi
didasarkan atas motif mencari laba
Kelemahan
dari sistem ekonomi antara lain:
- Sulitnya melakukan pemerataan
pendapatan
- Cenderung terjadi eksploitasi
kaum buruh oleh para pemilik modal
- Munculnya monopoli yang dapat
merugikan masyarakat
- Sering terjadi gejolak dalam
perekonomian karena kesalahan alokasisumber daya oleh individu
3. Sistem Ekonomi Komando (Terpusat)
Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi dimana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Pada sistem ini pemerintah menentukan barang dan jasa apa yang akan diproduksi, dengan cara atau metode bagaimana barang tersebut diproduksi, serta untuk siapa barang tersebut diproduksi.
Ciri dari sistem ekonomi pasar adalah :
- Semua alat dan sumber-sumber daya dikuasai
pemerintah
- Hak milik perorangan tidak diakui
- Tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha
dengan bebas dalam kegiatan perekonomian
- Kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh
pemerintah Kebaikan dari sistem ekonomi terpusat adalah:
- Pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi,
pengangguran dan masalah ekonomi lainnya
- Pasar barang dalam negeri berjalan lancar
- Pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan
harga
- Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan
- Jarang terjadi krisis ekonomi
Kelemahan
dari sistem ekonomi terpusat adalah :
- Mematikan inisiatif individu untuk maju
- Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat
- Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih
sumber daya
4. Sistem Ekonomi Campuran
Di
samping kedua ekstrim sistem ekonomi tersebut, terdapat sebuah sistem yang lain
yang merupakan “atas campuran : antara keduanya, dengan berbagai fariasi kadar
donasinya, dengan berbagai fariasi nama dan oleh istilahnya. Sistem ekonomi
campuran pada umumnya diterapkan oleh negara-negara berkembang atau
negara-negara dunia ke tiga. Beberapa negara di antaranya cukup konsisten dalam
meramu sistem ekonomi campuran, dalam arti kadar kapitalisnya selalu lebih
tinggi (contoh Filipina) atau bobot sosialismenya lebih besar (contoh India).
Namun banyak pula yang goyah dalam meramu campuran kedua sistem ini,
kadang-kadang condong kapitalistik.
Pada dasarnya sistem ekonomi campuran atau sistem ekonomi kerakyatan dengan persaingan terkendali, merupakan sistem ekonomi yang paling cocok untuk mengelola perekonomian di Indonesia, namun demikian akhir-akhir ini sistem ekonomi Indonesia semakin condong ke ekonomi liberal dan kapitalis hal ini ditandai dengan derasnya modal asing yang masuk ke Indonesia dan banyaknya BUMN dan BUMD yang telah diprivatisasi. Kecenderungan tersebut dipacu derasnya arus globalisasi dan bubarnya sejumlah negara komunis di Eropa Timur yang bersistem ekonomi sosialisme-komunistik.
Sistem ekonomi campuran merupakan satu sistem ekonomi hasil daripada campuran diantara sistem kapitalis dan sistem sosialis. Melalui sistem ini, kerajaan dan swasta bekerjasama untuk membentuk satu pasaran yang lebih adil. Dasar-dasar kerajaan / negara diubah secara menyeluruh dan menggbungkan semua pihak termasuk pihak swasta. Kerajaan / negara sebagai penguasa meski bagaimanapun boleh campur tangan dalam pasaran serta urusan ekonomi dan keuangan sesuai keadaan .
Hak milik kerajaan / Negara dan swasta akan dikelola untuk kebaikan rakyat. Walaupun kerajaan / Negara menjadi pemilik kepada badan-badan utiliti tertentu tertentu namun pihak swasta juga dibenarkan terlibat dalam kegiatan-kegiatan perniagaan yang besar serta menjadi pemilik kepada industri-industri gergasi yang penting di negara ini bahkan berbagai-bagai insentif diberikan untuk menggerakkan kegiatan sektor swasta. Malaysia adalah di antara negara yang menganut sistem ekonomi campuran.
Sistem ekonomi campuran merupakan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat, dimana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi.
Ciri dari sistem ekonomi campuran adalah :
Pada dasarnya sistem ekonomi campuran atau sistem ekonomi kerakyatan dengan persaingan terkendali, merupakan sistem ekonomi yang paling cocok untuk mengelola perekonomian di Indonesia, namun demikian akhir-akhir ini sistem ekonomi Indonesia semakin condong ke ekonomi liberal dan kapitalis hal ini ditandai dengan derasnya modal asing yang masuk ke Indonesia dan banyaknya BUMN dan BUMD yang telah diprivatisasi. Kecenderungan tersebut dipacu derasnya arus globalisasi dan bubarnya sejumlah negara komunis di Eropa Timur yang bersistem ekonomi sosialisme-komunistik.
Sistem ekonomi campuran merupakan satu sistem ekonomi hasil daripada campuran diantara sistem kapitalis dan sistem sosialis. Melalui sistem ini, kerajaan dan swasta bekerjasama untuk membentuk satu pasaran yang lebih adil. Dasar-dasar kerajaan / negara diubah secara menyeluruh dan menggbungkan semua pihak termasuk pihak swasta. Kerajaan / negara sebagai penguasa meski bagaimanapun boleh campur tangan dalam pasaran serta urusan ekonomi dan keuangan sesuai keadaan .
Hak milik kerajaan / Negara dan swasta akan dikelola untuk kebaikan rakyat. Walaupun kerajaan / Negara menjadi pemilik kepada badan-badan utiliti tertentu tertentu namun pihak swasta juga dibenarkan terlibat dalam kegiatan-kegiatan perniagaan yang besar serta menjadi pemilik kepada industri-industri gergasi yang penting di negara ini bahkan berbagai-bagai insentif diberikan untuk menggerakkan kegiatan sektor swasta. Malaysia adalah di antara negara yang menganut sistem ekonomi campuran.
Sistem ekonomi campuran merupakan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat, dimana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi.
Ciri dari sistem ekonomi campuran adalah :
- Merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan
terpusat
- Barang modal dan sumber daya yang vital dikuasai oleh
pemerintah
- Pemerintah dapat melakukan intervensi dengan membuat
peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, membantu dan mengawasi
kegiatan swasta.
- Peran pemerintah dan sektor swasta berimbang Penerapan
sistem ekonomi campuran akan mengurangi berbagai kelemahan dari sistem
ekonomi pasar dan komando dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat.
Secara umum saat ini hampir tidak ada negara yang murni melaksanakan
sistem ekonomi terpusat maupun pasar, yang ada adalah kecenderungan terhadap
ekonomi pasar seperti Amerika, Hongkong, dan negara–negara eropa barat yang
berpaham liberal, sementara negara yang pernah menerapkan ekonomi terpusat
adalah Kuba, Polandia dan Rusia yang berideologi sosialis atau komunis.
Kebanyakan negara-negara menerapkan sistem ekonomi campuran seperti Perancis, Malaysia dan Indonesia. Namun perubahan politik dunia juga mempengaruhi sistem ekonomi, seperti halnya yang dialami Uni Soviet pada masa pemerintahan Boris Yeltsin, kehancuran komunisme juga mempengaruhi sistem ekonomi soviet, dari sistem ekonomi terpusat (komando) mulai beralih ke arah ekonomi liberal dan mengalami berbagai perubahan positif.
5. Ekonomi Islam
Kebanyakan negara-negara menerapkan sistem ekonomi campuran seperti Perancis, Malaysia dan Indonesia. Namun perubahan politik dunia juga mempengaruhi sistem ekonomi, seperti halnya yang dialami Uni Soviet pada masa pemerintahan Boris Yeltsin, kehancuran komunisme juga mempengaruhi sistem ekonomi soviet, dari sistem ekonomi terpusat (komando) mulai beralih ke arah ekonomi liberal dan mengalami berbagai perubahan positif.
5. Ekonomi Islam
Kegiatan ekonomi Islam merupakan satu kewajipan yang penting di dalam Islam. Tuntutan terhadap ekonomi di dalam Islam adalah penting kerana Islam satu cara hidup yang menyatupadukan kehendak-kehendak kebendaan dan rohaniah manusia.
Asas-asas ekonomi Islam terkandung di dalam Al-Quran dan juga sunah Rasulullah s.a.w. Daripada sumber-sumber ini, ulamak-ulamak dan ahli-ahli ekonomi Islam telah mengupas beberapa prinsip sistem ekonomi Islam.
Prinsip – prinsip utama yang dirumuskan dalam ekonomi Islam :
- Konsep Pemilik dan kekhalifahan
- Integrasi Antara Nilai-Nilai Akhlak Dan Kegiatan
Ekonomi
- Sikap Positif Terhadap Aktivitas Dan Pembangunan
Ekonomi
- Tagihan kekayaan semula .
- Pembagian untung dan rugi .
I. SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA
Indonesia adalah negara yang memiliki letak geografis
yang sangat strategis, karena berada di antara dua benua (Asia dan Eropa) serta
dua samudra (Pasifik dan Hindia), sebuah posisi yang strategis dalam jalur
pelayaran perdagangan antar benua. Perdagangan saat itu mengenal sebutan jalur
sutra laut, yaitu jarur dari Tiongkok dan Indonesia yang melalui Selat Malaka
menuju ke India. Perdagangan laut antara India, Tiongkok, dan Indonesia dimulai
pada abad pertama sesudah masehi, demikian juga hubungan Indonesia dengan
daerah-daerah di Barat (Kekaisaran Romawi). Perdagangan di masa
kerajaan-kerajaan tradisional disebut oleh Van Leur mempunyai sifat kapitalisme
politik, dimana pengaruh raja-raja dalam perdagangan itu sangat besar. Misalnya
di masa Sriwijaya, saat perdagangan internasional dari Asia Timur ke Asia Barat
dan Eropa, mencapai zaman keemasannya. Raja-raja dan para bangsawan mendapatkan
kekayaannya dari berbagai upeti dan pajak. Tak ada proteksi terhadap jenis
produk tertentu, karena mereka justru diuntungkan oleh banyaknya kapal yang
lewat di daerah mereka.
Sejarah Perekonomian
Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 4 masa, yaitu:
1. Masa Sebelum
Kemerdekaan
Daya tarik Indonesia akan
sumber daya alam dan rempah-rempah membuat bangsa-bangsa Eropa
berbondong-bondong datang untuk menguasai Indonesia. Sebelum merdeka setidaknya
ada 4 negara yang pernah menjajah Indonesia, diantaranya adalah Portugis,
Belanda, Inggris, dan Jepang.
Pada masa penjajahan
Portugis, perekonomian Indonesia tidak banyak mengalami perubahan dikarenakan
waktu Portugis menjajah tidaklah lama disebabkan kekalahannya oleh Belanda
untuk menguasai Indonesia, sehingga belum banyak yang dapat diberlakukan
kebijakan.
Dalam masa penjajahan
Belanda selama 350 tahun Belanda melakukan berbagai perubahan kebijakan dalam
hal ekonomi, salah satunya dengan dibentuknya Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Belanda memberikan
wewenang untuk mengatur Hindia Belanda dengan tujuan menghindari persaingan
antar sesama pedagang Belanda, sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperialis
lain seperti EIC milik Inggris.
Untuk mempermudah aksinya
di Hindia Belanda, VOC diberi hak Octrooi, yang antara lain meliputi :
a. Hak mencetak uang
b. Hak mengangkat dan
memberhentikan pegawai
c. Hak menyatakan perang dan
damai
d. Hak untuk membuat
angkatan bersenjata sendiri
e. Hak untuk membuat
perjanjian dengan raja-raja
Hak-hak itu seakan
melegalkan keberadaan VOC sebagai “penguasa” Hindia Belanda. Namun walau demikian,
tidak berarti bahwa seluruh ekonomi Nusantara telah dikuasai VOC.
Kenyataannya, sejak tahun 1620, VOC hanya menguasai komoditi-komoditi ekspor sesuai permintaan pasar di Eropa, yaitu rempah-rempah.
Kenyataannya, sejak tahun 1620, VOC hanya menguasai komoditi-komoditi ekspor sesuai permintaan pasar di Eropa, yaitu rempah-rempah.
Namun pada tahun 1795,
VOC dibubarkan karena dianggap gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia
Belanda. Kegagalan itu nampak pada defisitnya kas VOC, yang antara lain
disebabkan oleh :
a. Peperangan yang
terus-menerus dilakukan oleh VOC dan memakan biaya besar
b. Penggunaan tentara sewaan
membutuhkan biaya besar
c. Korupsi yang dilakukan
pegawai VOC sendiri
d. Pembagian dividen kepada
para pemegang saham, walaupun kas defisit
Cultuurstelstel (sistem tanam paksa) mulai diberlakukan pada
tahun 1836 atas inisiatif Van Den Bosch dengan tujuan memproduksi berbagai komoditi
yang diminta di pasar dunia. Sistem tersebut sangat menguntungkan Belanda namun
semakin menyiksa pribumi. Sistem ini merupakan pengganti sistem landrent dalam
rangka memperkenalkan penggunaan uang pada masyarakat pribumi. Masyarakat
diwajibkan menanam tanaman komoditas ekspor dan menjual hasilnya ke
gudang-gudang pemerintah untuk kemudian dibayar dengan harga yang sudah
ditentukan oleh pemerintah. Cultuurstelstel melibatkan para bangsawan dalam
pengumpulannya, antara lain dengan memanfaatkan tatanan politik Mataram–yaitu
kewajiban rakyat untuk melakukan berbagai tugas dengan tidak mendapat
imbalan–dan memotivasi para pejabat Belanda dengan cultuurprocenten (imbalan
yang akan diterima sesuai dengan hasil produksi yang masuk gudang).
Bagi masyarakat pribumi,
sudah tentu cultuurstelstel amat memeras keringat dan darah mereka, apalagi
aturan kerja rodi juga masih diberlakukan. Namun segi positifnya adalah, mereka
mulai mengenal tata cara menanam tanaman komoditas ekspor yang pada umumnya
bukan tanaman asli Indonesia, dan masuknya ekonomi uang di pedesaan yang memicu
meningkatnya taraf hidup
Sistem Ekonomi Pintu
Terbuka (Liberal) terjadi karena adanya desakkan kaum Humanis Belanda yang
menginginkan perubahan nasib warga pribumi kearah yang lebih baik dengan mendorong
pemerintah Belanda mengubah kebijakkan ekonominya. Dibuatlah
peraturan-peraturan agrarian yang baru, yang antara lain mengatur tentang
penyewaan tanah pada pihak swasta untuk jangka 75 tahun dan aturan tentang
tanah yang boleh disewakan dan yang tidak boleh. Pada akhirnya, sistem ini
bukannya meningkatkan kesejahteraan pribumi, tapi malah menambah penderitaan,
terutama bagi para kuli kontrak yang tidak diperlakukan layak.
Inggris berusaha merubah
pola pajak hasil bumi yang telah hampir dua abad diterapkan oleh Belanda,
dengan menerapkan Landrent (pajak tanah). Selain itu, dengan landrent, maka penduduk
pribumi akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris atau yang
diimpor dari India. Inilah imperialisme modern yang menjadikan tanah jajahan tidak
sekedar untuk dieksplorasi kekayaan alamnya, tapi juga menjadi daerah pemasaran
produk dari negara penjajah.
Pemerintah militer Jepang
menerapkan kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi untuk mendukung gerak maju
Jepang dalam Perang Pasifik. Akibatknya terjadi perombakan besar-besaran dalam
struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan merosot tajam dan terjadi bencana
kekurangan pangan, karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer
dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas
utama.
2. Masa Orde Lama
a)
Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Keadaan ekonomi keuangan
pada masa awal kemerdekaan amat buruk karena inflasi yang disebabkan oleh
beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada Oktober 1946
pemerintah RI mengeluarkan ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti
uang Jepang. Namun adanya blokade ekonomi oleh Belanda dengan menutup pintu
perdagangan luar negeri mengakibatkan kekosongan kas negara.
Dalam menghadapi krisis ekonomi-keuangan,
pemerintah menempuh berbagai kegiatan, diantaranya :
- Pinjaman Nasional, menteri keuangan Ir.
Soerachman dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia
Pusat (BPKNIP) mengadakan pinjaman nasional yang akan dikembalikan dalam
jangka waktu 40 tahun.
- Hubungan dengan Amerika, Banking and Trade
Coorporation (BTC) berhasil mendatangkan Kapal Martin Behrman di pelabuhan
Ciberon yang mengangkut kebutuhan rakyat, namun semua muatan dirampas oleh
angkatan laut Belanda.
- Konferensi Ekonomi, Konferensi yang membahas
mengenai peningkatan hasil produksi pangan, distribusi bahan makanan,
sandang, serta status dan administrasi perkebunan asing.
- Rencana Lima Tahunan (Kasimo Plan),
memberikan anjuran memperbanyak kebun bibit dan padi ungul, mencegah
penyembelihan hewan-hewan yang membantu dalam pertanian, menanami tanah
terlantar di Sumatra, dan mengadakan transmigrasi.
- Keikutsertaan Swasta dalam Pengembangan
Ekonomi Nasional, mengaktifkan dan mengajak partisipasi swasta dalam upaya
menegakkan ekonomi pada awal kemerdekaan.
- Nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank
Negara Indonesia,
- Sistem Ekonomi Gerakan Benteng (Benteng
Group)
- Sistem Ekonomi Ali-Baba
b)
Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Perekonomian diserahkan
sepenuhnya pada pasar, padahal pengusaha pribumi masih belum mampu bersaing
dengan pengusaha non-pribumi. Pada akhirnya hanya memperburuk kondisi
perekonomian Indonesia.
Usaha-usaha yang
dilakukan untuk mengatasinya antara lain:
- Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai
uang untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun
- Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu
menumbuhkan wiraswasta pribumi agar bisa berpartisipasi dalam perkembangan
ekonomi nasional
- Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB,
termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
c)
Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat Dekrit
Presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan
struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segalanya diatur
pemerintah). Namun lagi-lagi sistem ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi
Indonesia. Akibatnya adalah :
- Devaluasi menurunkan nilai uang dan semua
simpanan di bank diatas 25.000 dibekukan
- Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk
mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin
- Kegagalan dalam berbagai tindakan moneter
3. Masa Orde
Baru
Pada awal orde baru,
stabilitas ekonomi dan politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah
berorintasi pada pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan
pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Setelah melihat pengalaman masa lalu, dimana
dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan
pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka
dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi
pancasila. Ini merupakan praktek dari salah satu teori Keynes tentang campur
tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas.
Kebijakan ekonominya
diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan
: kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan
kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran
pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum
pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang
disebut Pelita.
Hasilnya, pada tahun 1984
Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan
indikator kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan
penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat.
Pemerintah juga berhasil menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah
kelahiran lewat KB.
Namun dampak negatifnya
adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam,
perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan antar kelompok
dalam masyarakat terasa semakin tajam, serta penumpukan utang luar negeri.
Disamping itu, pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat
korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan
ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil.
Sehingga meskipun
berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan
nasional sangat rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas
dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga
meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan
menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.
4. Masa Orde
Reformasi
Orde reformasi dimulai
saat kepemimpinan presiden BJ.Habibie, namun belum terjadi peningkatan ekonomi
yang cukup signifikan dikarenakan masih adanya persoalan-persoalan fundamental
yang ditinggalkan pada masa orde baru. Kebijakan yang menjadi perhatian adalah
cara mengendalikan stabilitas politik. Sampai pada masa kepemimipinan presiden
Abdurrahman Wahit, Megawati Soekarnoputri, hingga sekarang masa kepemimpinan
presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun masalah-masalah yang diwariskan dari masa
orde baru masih belum dapat diselesaikan secara sepenuhnya. Bisa dilihat dengan
masih adanya KKN, inflasi, pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, dan melemahnya
nilai tukar rupiah yang menjadi masalah polemik bagi perekonomian Indonesia.
Masa Kepemimpinan
Megawati Soekarnoputri
Masalah yang mendesak
untuk dipecahkan adalalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan yang
dilakukan untuk mengatasi persoalan ekonomi antara lain :
a. Meminta
penundaan utang sebesar US$ 5,8 Milyar pada pertemuan paris Club ke-3 dan
mengalokasikan pemabayaran utang luar negri sebesar 116,3 Trilliun.
b.
Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi yaitu menjual perusahaan negara di
dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi
kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Penjaualan tersebut
berhasil menaikan partumbuhan ekonomi Indonesia menajadi 4,1%. Namun kebijakan
ini menibulkan kontroversi yaitu BUMN yang di privatisasikan dijual pada
perusahaan asing.
Masa kepemimpinan Bapak
Susilo Bambang Yudhoyono
Kebijakan kontroversial
pertama Presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, yang dilatarbelakangi
oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi
sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan
kesejahteraan masyrakat. Kemudian muncul pula kebijakan kontroversial yang
kedua yakni BLT bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin. Namun kebanyakan
BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagaiannya juga banyak
menimbulkan masalah sosial. Kebijkan yang ditempuh untuk meningkatkan
pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur summit pada
bulan 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.
Dengan semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapakan jumlah
kesempatan kerja juga akan bertambah. Pada pertengahan bulan oktober 2006
Indonesia melunasi seluruh sisa hutang pada IMF sebesar 3,2 Miliar dolar AS.
Harapan kedepannya adalah Indonesia tidak lagi mengikuti agenda-agenda IMF
dalam menentukan kebijakan dalam negeri.
Sistem Perekonomian
Indonesia Saat Ini :
Sebagian orang
berpendapat bahawa sistem yang digunakan sekarang lebih condong ke barat atau
disebut sistem ekonomi liberal/kapitalis, sistem yang membebaskan segala macam
bentuk kegiatan ekonomi. Pemerintah tak ada urusan dengan ekonomi yang
dilakukan oleh rakyat. Mereka semua mendapat hak yang sama untuk berkreatifitas
tak ada larangan. Intinya adalah sistem ini semua bebas melakukan apa saja
sehingga tak mengherankan kaum pemodal atau kapital menjadi kaum yang super
power pada sistem ekonomi sehingga membuat yang miskin semakin miskin,
eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam, kesenjangan sosial, itulah
yang terjadi pada perekonomian Indonesia. Sistem ekonomi liberal atau kapitalis
yang tidak lama lagi akan menuju neo-liberal. Indikasi sistem perekonomian
Indonesia diarahkan untuk mengikuti mekanisme pasar disamping dominasi kekuatan
korporasi swasta yang semakin menguat. Sistem neo-liberal ini semakin subur
manakala bola salju globalisasi semakin memasuki berbagai sendi-sendi
kehidupan. Semula globalisasi masih terkait dengan bidang informasi dan
komunikasi, namun bola salju globalisasi semakin membesar dan menggulung bidang
lainnya termasuk sektor ekonomi,politik. Contohnya saja Harga BBM sudah didesak
agar secara bertahap mengikuti harga internasional. Di Indonesia sendiri dapat
dihitung para konglomerat yang menguasai perekonomian, itu hanya ada segelintir
orang saja. Kondisi ini terjadi sebagai konsekuesi kita menganut sistem
kapitalis. Sebenarnya sistem inilah yang dijalan kan di Indonesia walaupun
pemerintah tidak mengakuinya secara terbuka.
Masuknya Sistem tersebut
dapat kita lihat dari beberapa Indikator yaitu :
a. Dihapusnya berbagai subsidi untuk masyarakat secara bertahap, sehingga harga barang barang strategis ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar.
b. Nilai Kurs rupiah tidak boleh dipatok dengan kurs tetap, sehingga besar kecilnya kurs rupiah akan ditentukan oleh mekanisme pasar.
c. Perusahaan BUMN mulai beralih ke pihak swasta, sehingga peran pemerintah semakin berkurang.
d. Keikutsertaan bangsa Indonesai dalam kancah WTO dan perjanjian GATT yang semakin menunjukan komitmen bangsa Indonesia dalam tata liberalisme dunia.
a. Dihapusnya berbagai subsidi untuk masyarakat secara bertahap, sehingga harga barang barang strategis ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar.
b. Nilai Kurs rupiah tidak boleh dipatok dengan kurs tetap, sehingga besar kecilnya kurs rupiah akan ditentukan oleh mekanisme pasar.
c. Perusahaan BUMN mulai beralih ke pihak swasta, sehingga peran pemerintah semakin berkurang.
d. Keikutsertaan bangsa Indonesai dalam kancah WTO dan perjanjian GATT yang semakin menunjukan komitmen bangsa Indonesia dalam tata liberalisme dunia.
Dampak positif yang di
timbulkan dari sistem kapitalis ini yaitu dari aspek permodalan, kita dapat
dengan mudah mendapatkan modal dengan cepat dari investor asing sedangkan
dampak negatif dari sistem ini banyak terjadi masalah-masalah seperti
pengangguran, kemiskinan, krisis ekonomi dan hutang luar negeri yang tinggi.
Namun meskipun demikian,
bagi saya pribadi perekonomian Indonesia bisa dikatakan cukup memperlihakan
peningkatan yang bisa dibanggakan. Terlihat pada saat terjadi krisis global,
dimana banyak negara di dunia mengalami krisis namun tidaklah demikian di
Indonesia. Indonesia masih bisa bertahan dari krisis ekonomi. Walaupun masih
dapat bertahan, sudah seharusnyalah pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia
sadar untuk memperbaiki perekonomian Indonesia yang lebih baik lagi dengan
memberantas KKN, memangkas pengeluaran pemerintah, membuka lapangan pekerjaan,
dan lebih memperhatian rakyat demi terciptanya kesejahteraan masyarakat
Indonesia. Pada intinya kerjasamalah yang dibutuhkan bangsa ini untuk
mewujudkan tujuan tersebut.